Politik    Sosial    Budaya    Ekonomi    Wisata    Hiburan    Sepakbola    Kuliner    Film   
Tuliskan Deskripsi Yang Akan Anda Tampilkan
« »
« »
« »
Get this widget
- See more at: http://www.fathurrizqi.com/2013/09/membuat-slideshow-headline-news-blog.html#sthash.xC9BGQqz.dpuf

Visitor

Flag Counter

Totale

Urgensi Penataan Program Studi


JAKARTA, KOMPAS - Pembenahan pendidikan tinggi di Indonesia penting dilakukan. Tujuannya, agar penumpukan lulusan dari program studi tertentu dapat diatasi dan potensi pengangguran tenaga kerja terdidik dapat ditangani lebih awal.
Penyerapan lembaga pendidikan tinggi terhadap lulusan siswa sekolah menengah atas dan institusi pendidikan yang sederajat terus meningkat. Hal itu bersama sejumlah faktor lain turut mendorong maraknya pertumbuhan program studi atau prodi di sejumlah perguruan tinggi, mulai dari akademi, politeknik, sekolah tinggi, lembaga pendidikan tenaga kependidikan, institut, hingga universitas.
Tak seperti jumlah perguruan tinggi negeri yang kuota mahasiswanya terbatas, jumlah perguruan tinggi swasta di Indonesia bisa mencapai puluhan kali lipat. Perbandingan jumlah institusi tersebut paling mencolok terjadi pada pendidikan vokasi dan pendidikan yang berbasis pada satu bidang program studi tertentu, yakni akademi dan sekolah tinggi. Jumlah akademi yang dikelola swasta mencapai 1.003 institusi, jumlah ini 29 kali lipat dari program vokasi sejenis yang diampu perguruan tinggi negeri. Sementara itu, jumlah sekolah tinggi swasta mencapai 2.249 institusi, mencapai 30 kali lipat dari sekolah tinggi negeri.
Pertumbuhan perguruan tinggi swasta merupakan jawaban atas kebutuhan yang muncul dari masyarakat. Realitas ini menggembirakan karena dapat menjadi indikasi bahwa kesadaran rakyat untuk meraih pendidikan tinggi semakin baik. Pendidikan vokasi yang umumnya berjenjang pendidikan diploma menjadi salah satu pilihan yang paling diminati di samping sekolah tinggi.
Prodi yang terwadahi dalam pendidikan vokasi mendidik mahasiswa untuk memiliki keahlian terapan tertentu dan berorientasi pada kecakapan kerja. Tak heran, bidang prodi yang langsung berhubungan dimensi kehidupan sosial masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan, berkembang pesat. Jalur pendidikan ini dianggap lebih membuka peluang bagi lulusannya untuk terserap pasar kerja secara langsung.
Prodi favorit
Hampir semua bidang prodi terakomodasi di setiap jenjang pendidikan diploma, sarjana, dan pascasarjana, kecuali untuk bidang agama dan pendidikan. Prodi di kedua bidang tersebut hanya tersedia untuk minimal jenjang sarjana. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang mencetak guru pun kini mensyaratkan gelar minimal kesarjanaan.
Merujuk pada data termutakhir yang dilansir Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang kini bernaung di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, jumlah bidang prodi bervariasi mengacu pada jenjang pendidikan yang ditempuh. Sejumlah bidang mendominasi jenjang sarjana, yaitu pendidikan, teknik, sosial, dan ekonomi. Keempat bidang tersebut, ditilik dari jumlah prodi yang tersebar di semua perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, menjadi favorit peserta didik. Jumlah prodi di bidang pendidikan terdata paling banyak, yakni 3.585 unit di seluruh negeri ini.
Di sisi lain, bidang prodi yang paling banyak berkembang pada jenjang diploma adalah kesehatan dan teknik. Jumlah prodi kesehatan di seluruh Indonesia, termasuk di dalamnya antara lain kebidanan, keperawatan, akupuntur, fisioterapi, dan analis kesehatan, mencapai 1.410 unit berbentuk akademi atau politeknik. Jumlah tersebut jauh di atas bidang prodi lain yang relatif tidak bersinggungan langsung secara aplikatif dengan dimensi kehidupan, seperti bidang seni dan humaniora.
Kehadiran ribuan prodi favorit terkait erat dengan peminat pada prodi yang bersangkutan. Jumlah peserta didik yang mendaftar pada prodi tertentu biasanya menjadi patokan bagi perguruan tinggi, khususnya swasta, untuk mengembangkan prodi tersebut. Tak pelak, kehadiran prodi lebih banyak ditentukan oleh pasar (peminat) yang umumnya terbentuk oleh ketersediaan lapangan kerja ketimbang berorientasi pada pencetakan peserta didik yang mumpuni dalam bidangnya.
Titik jenuh
Seiring berlakunya hukum ekonomi, pada satu periode tertentu, tak terhindari, pasar kerja di bidang tertentu akan mencapai titik jenuh. Padahal, prodi yang terbentuk di bidang tersebut telanjur mencapai ratusan hingga ribuan jumlahnya. Sementara jumlah peminat prodi terkait akan cenderung menurun.
Kondisi tersebut mulai dirasakan sejumlah perguruan tinggi di bidang prodi tertentu. Di bidang kesehatan, misalnya prodi pendidikan kebidanan, terindikasi mengalami penurunan peserta didik. Perlahan tetapi pasti, peminat prodi tersebut menurun meski prodi pendidikan kebidanan merupakan salah satu yang terbanyak di Indonesia, khususnya untuk jenjang diploma. Hal itu antara lain disebabkan tingginya persaingan dan terbatasnya lapangan kerja (Kompas, 26/1/2015).
Bidang lain yang terindikasi mengalami titik jenuh adalah prodi pendidikan. Jumlah prodi ini terdata paling banyak di seantero negeri. Penggabungan jenjang sarjana dan pascasarjana untuk prodi pendidikan mencapai 4.187 unit atau 35 persen dari semua jumlah prodi di Indonesia.
Jumlah calon guru berlebihan dibandingkan dengan kebutuhan guru secara nasional. Kondisi itu diakibatkan lemahnya pembatasan pertumbuhan LPTK (Kompas, 27/1).
Indikasi bidang prodi yang mengalami kejenuhan juga dapat dilihat dari jumlah mahasiswa aktif pada bidang bersangkutan. Perbandingan atau rasio antara jumlah prodi di bidang tertentu dan jumlah mahasiswa aktif merupakan salah satu indikasi dari efektivitas prodi tersebut. Untuk bidang agama yang memiliki 677 prodi, misalnya, di setiap prodi hanya tercatat 19 peserta didik yang aktif. Jumlah mahasiswa aktif paling banyak terdata di bidang prodi ekonomi. Dari 2.803 prodi yang ada, di setiap prodi tercatat 341 mahasiswa aktif menimba ilmu.
Merespons realitas prodi yang mulai tak efektif, sebenarnya pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah melakukan penangguhan atau moratorium terhadap pembentukan beberapa prodi di bidang kesehatan. Langkah itu memberi angin segar bagi dunia pendidikan tinggi dan menumbuhkan harapan bahwa pemerintah beritikad membenahi tata kelola pendidikan tinggi, dimulai dari penataan prodi. Semoga upaya tersebut tak terhenti di situ. (Litbang Kompas)
Sumber : http://edukasi.kompas.com/read/2015/01/29/08560651/Urgensi.Penataan.Program.Studi

SNMPTN Akui Semua Prestasi Akademik






JOGJA – UGM, UNY dan UIN Sunan Kalijaga, menggelar so-sialisasi pelaksaan seleksi na-sional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) tahun 2015 di UGM, Selasa (227/1). UPN Veteran Jogja juga menghadiri acara ini karena akan membuka penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN 2016.Penyelengaraaan SNMPTN  ini merupakan satu kesatuan yang terintegrasi antara pendidikan menengah dan tinggi.
Penyel-enggaraan SMPTN 2015 mem-beri pengakuan semua prestasi akademik siswa selama menem-puh pendidikan menengah se-bagai pertimbangan.Prestasi-prestasi itu antara lain prestasi di OSN, olimpiade, se-lain memberi kesempatan ke-pada penyandang difabel untuk mengikuti. Meskipun kesempa-tan tersebut hanya untuk program studi tertentu.“Semua PTN  tidak menghalang-halangi teman-teman difabel masuk PTN. Hanya saja prodi  tertentu tidak bisa, misalnya Jurusan Tekink Kimia atau FMI-PA Kimia untuk yang buta war-na tidak bias, dan beberapa prodi lain,”  ujar Direktur Aka-demik UGM Dr Ir Sri Peni Wastu-tiningsih.
Untuk mengikuti SNMPTN 2015, pengisian dan verifikasi PDSS berlangsung 22 Januari-8 Maret dan pendaftaran 13 Februari-15 Maret. Sementara proses se-leksi berlangsung 16 Maret-8 Mei, dan pengumuman 9 Mei. (sky/laz/ong)
Sumber : http://www.radarjogja.co.id/blog/2015/01/29/snmptn-akui-semua-prestasi-akademik/

Info Lalu Lintas

Prihatin! Kampus-kampus Leluasa Buka Program Studi Baru, Fasilitas dan Kualitas Dosen Diabaikan


Senin, 19 Januari 2015 17:22 WIB

Prihatin! Kampus-kampus Leluasa Buka Program Studi Baru, Fasilitas dan Kualitas Dosen Diabaikan
Kompas
Jumlah program studi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. 
TRIBUNNEWS.COM - Pembukaan program studi di sejumlah perguruan tinggi seperti tak terkendali. Perguruan tinggi leluasa membuka program studi meskipun tidak disertai dengan fasilitas dan tenaga pengajar yang memadai. Di sisi lain, kualitas pendidikan mahasiswa dikorbankan.
Di Universitas Brawijaya (UB), Malang, Jawa Timur, misalnya, terdapat tambahan 19 program studi (prodi) sejak 2013. Universitas itu akan mengusulkan lagi 20 prodi baru, yang saat ini masih berupa minat, pada 2015. ”Minat itu dibuat karena permintaan pasar serta perkembangan ilmu pengetahuan,” ujar Ketua Pusat Jaminan Mutu UB Achmad Wicaksono, pekan lalu.
Total, ada 139 prodi di universitas itu dengan 72.000 mahasiswa. Sebanyak 28 prodi belum mengantongi akreditasi karena masih dalam proses di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Dengan banyaknya jumlah prodi di UB, jumlah mahasiswa baru berkisar 12.000-18.000 orang setiap tahun. Akibatnya, mahasiswa menumpuk hampir di semua fakultas. Mahasiswa harus rela kuliah bergantian hingga malam hari. Gedung Widyaloka, gedung pertemuan utama di UB, pun jadi gedung perkuliahan.
Ika (20), mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional, umpamanya, mengatakan, empat semester pertama harus kuliah di gedung kuliah bersama, bahkan tidak jarang ia harus kuliah malam. ”Tetapi, sekarang, FISIP sudah memiliki gedung baru. Tidak perlu lagi kuliah di gedung kuliah bersama,” ujarnya.
Kondisi itu dibenarkan pihak universitas. Namun, Achmad mengatakan, sejak bertambahnya mahasiswa, UB gencar membangun gedung baru.
Persoalan lain ialah beratnya beban bagi dosen. Seorang dosen mengaku bisa mengajar 7 kelas dalam seminggu atau sekitar 21 SKS seminggu. ”Saya tidak punya waktu mengembangkan diri dan kesulitan mengoreksi tugas mahasiswa. Mutu mahasiswa yang dihasilkan bisa jadi tidak maksimal,” ujar seorang dosen UB.

Raker Perdana dengan Komisi X DPR, Mendikbud Akan Bahas Hal Ini

Wed, 01/21/2015 - 15:37
Jakarta, Kemendikbud --- Rapat kerja perdana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan berlangsung hari ini, Rabu, (21/01/2015). Dalam raker perdana itu, terdapat banyak hal yang akan menjadi pembahasan Mendikbud dengan Komisi X DPR yang membawahi bidang pendidikan.

Beberapa hal yang akan dibahas antara lain rancangan renstra Kemendikbud 2015-2019, Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester-I BPK RI Tahun 2014, dan pembahasan tentang evaluasi implementasi Kurikulum 2013, Ujian Nasional, Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). 

Raker juga akan membahas pemisahan Ditjen Pendidikan Tinggi dari Kemendikbud. Dalam Kabinet Kerja, Ditjen Pendidikan Tinggi yang sebelumnya berada di bawah Kemendikbud dipisahkan ke Kementerian Ristek-Dikti. 

Sedangkan terkait dengan produk hukum, ada dua rancangan undang-undang (RUU) yang akan dibahas, yaitu RUU Kebudayaan dan RUU Sistem Perbukuan. (Desliana Maulipaksi)
http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/3735

Pemerintah Genjot Sekolah Kejuruan untuk Kembangkan Infrastruktur

 


Pelajar di Malang Olah Sampah Plastik Jadi BBM Alternatif 
Liputan6.com, Jakarta- Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Rakor tersebut membahas tentang pendidikan kejuruan kaitannya dengan industri tanah air.

Puan mengatakan, salah satunya akan menggenjot pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk mengimplementasikan program-program pemerintah. Adapun sektor yang akan dipacu antara lain infrastruktur dan pangan.

"Yang pasti memunculkan operator, di semua bidang untuk bangun bangsa khususnya infrastruktur, kedaulatan dan swasembada pangan," kata dia, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Dia berharap, nantinya tenaga kerja Indonesia akan mendominasi setiap proyek-proyek pemerintah. Rincinya, proyek-proyek yang dimaksud seperti pembangunan pelabuhan, bandara, waduk dan irigasi.

"Infrastruktur ke depan dalam hal pembangunan pelayanan berkaitan dengan publik, berharap tenaga kerja Indonesia membangun bangsa ini. Berapa banyak SDM yang diperlukan misal pelabuhan airport, waduk, irigasi, juga kemudian supaya kedaulatan pangan sehingga swasembada pangan," lanjutnya.

Sayangnya, sampai rapat tersebut belum menemui titik temu. Pihaknya berencana akan membuat sebuah grand desain supaya rencana pengembangan SDM lebih terarah.

"Sampai selesai rapat, masih menugaskan rakor teknis di eselon I mematangkan kedepan bisa hadir membuat grand desain. Dimana semua kemeterian terkait bersama meningkatkan SDM sekolah kejuruan sesuai dengan RPJMN akan dibuat Bappenas, dan 3 bulan lagi kita bertemu untuk memutuskan hal tersebut,"tandas dia.(Amd/Nrm)

 
Copyright © 2014 radio itjen. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Template by Creating Website and CB Blogger